Bupati Boltim, Oskar Manoppo, SE.MM Pimpin Rapat Terbatas Percepatan Data dan Perencanaan DAK Tematik PPKT 2026

  • Jan 23, 2026
  • Admin Disperkimtan

 

BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memimpin langsung rapat terbatas terkait percepatan pemenuhan data dan penyusunan dokumen perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Bupati Boltim.

Rapat tersebut digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim dalam memastikan kesiapan dokumen perencanaan yang terintegrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan teknis guna mendukung optimalisasi pengusulan DAK Tematik PPKT tahun anggaran 2026.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim, M. Iksan Pangalima, S.IP., MAP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Harris P. Sumanta, ST, MT, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Yanto Modeong, ST, Kepala Bagian BPBJ, Sofyan Mokoginta, SP, serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan PSU, Muslim Mokoginta, ST, MT.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya percepatan pengumpulan dan validasi data pendukung, serta sinkronisasi dokumen perencanaan lintas perangkat daerah agar pengusulan DAK Tematik PPKT dapat memenuhi persyaratan substansi, teknis, dan administratif sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.

“Dokumen perencanaan harus disusun secara matang, berbasis data yang valid, dan saling terintegrasi. Ini penting agar program penanganan permukiman kumuh dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Boltim menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil rapat dengan mempercepat penyempurnaan dokumen teknis, termasuk pemetaan kawasan, data baseline, serta rencana intervensi terpadu yang mendukung tema PPKT.

Melalui rapat ini, diharapkan proses perencanaan dan pengusulan DAK Tematik PPKT Tahun 2026 di Kabupaten Boltim dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.